PKB Dukung Pemblokiran Situs Islam

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung tindakan ngawur Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang memblokir 19 situs media Islam yang dituding radikal.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, pemblokiran terhadap situs-situs yang berdampak provokasi mendorong propaganda penting dan wajib dilakukan.

"Pemblokiran penting dan wajib. Saya dukung penuh tapi tidak hanya atas nama Islam tapi atas nama lain. Pak Saud jalan terus saja. Tapi pemblokiran harus dilakukan analisis dan trac record yang ada," kata Karding, dalam rapat di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Meski demikian, kata Karding, tidak boleh juga asal blokir. Harus ada penjelasan utuh ke publik alasan situs diblokir. Sebab, hal itu nantinya akan menimbulkan dampak yang luas terhadap masyarakat.

"Kita butuh juga komunikasi dengan Kominfo. Terorisme, radikalisme bukan hanya paham yang atas nama Islam. PKB dukung langkah-langkah bapak karena langkah terorisme, radikalisme muncul dari tafsir bacaan di masyarakat," tegasnya. 

Sebelumnya, politisi PKB yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mendukung kebijakan pemerintah memblokir situs yang mengajarkan radikalisme, dengan dalih paham itu sudah masuk ke tingkat masyarakat bawah.

"Saya secara prinsip setuju dengan kebijakan pemblokiran oleh pemerintah. Apalagi, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah membentuk tim yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat untuk membuat kebijakan guna memenuhi aspek objektivitasnya," kata politikus PKB tersebut di Jakarta, Senin (06/4).

Dia menilai sudah menjadi keharusan memfilterisasi pengaruh buruk situs-situs radikal, karena bahaya radikalisme sudah masuk kepada masyarakat di tingkat bawah seperti desa bahkan keluarga. Menurut dia, apabila pemerintah tidak bertindak maka akan menjadi bahaya laten yang berpotensi mengganggu bangsa dan negara.

"Menurut saya situs yang harus diblokir adalah situs yang terdapat konten, anti Pancasila, anti NKRI, menebar radikalisme, menebar kebencian terhadap keberagaman, anti terhadap pemerintahan yang sah, dan pro terhadap ISIS," ujarnya.

Lukman mengatakan pemerintah harus tegas terhadap situs penyebar radikalisme itu karena ada potensi 7 persen pemuda Indonesia tertarik dengan ISIS, dan 23 persen rakyat Indonesia ragu dengan NKRI dan Pancasila.

Namun, menurut dia, pemerintah juga harus membuka ruang untuk pemilik situs-situs yang diblokir melakukan klarifikasi, dan bisa dibuka kembali kalau sudah memenuhi syarat larangan konten.

sumber: abu faza/dbs/www.suara-islam.com/
[www.Alfatih.web.id]

Komentar:
Perlu disadari bahwa yang lebih berbahaya dan sudah menggerogoti Indonesia Sejak lama adalah Neo Liberalisme dan Neo Imperealisme yang menguras habis Sumber Daya Alam Indonesia dengan Legalisasi Pemerintah yang Pro Terhadap Asing Ketimbang Rakyatnya sendiri [Fakta]. Sudah seharusnya kita sadar, Sistem yang di terapkan di Indonesia saat ini adalah sistem yang rusak. walaupun banyak orang-orang yang berkempentingan berdalih bahwa sistem baik hanya pelaksanaanya yang belum maksimal..

Tapi mari kita buka mata, telinga kita bahwa sudah berapa kali kita berganti kepemimpinan semakin berganti semakin buruk keadaan Indonesia kita..


--------------